Jakarta – Embrio dari bersatunya organisasi pamong desa di Indonesia mulai muncul dalam rapat koordinasi bersama dengan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri pada Rabu (20/11/2019).

Rakor yang dilaksanakan di ruang rapat Gedung C Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Jakarta Selatan diawali dengan penyampaian pandangan dari Direktur Penataan Dan Administrasi Desa Drs. Afery S.F, M.Si.

”Rakor di selenggarakan dalam rangka menyamakan persepsi diantara organisasi dilingkungan pemerintah desa sebelum menghadap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian,” ujar beliau.

Ada satu lompatan besar dalam sistem kepegawaian di perangkat desa selain pemberian penghasilan tetap yang terungkap dalam rakor kali ini. Usulan PPDI terkait dengan penomoran/registrasi bagi perangkat desa yang regulasinya ditata secara nasional.

Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Nata Irawan dalam sambutannya menyampaikan, perlu bagi organisasi di lingkup pemerintahan desa untuk dapat menyamakan persepsi dalam rangka peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan desa.

Kasus-kasus terkait dengan desa dan dana desa banyak terjadi dikarenakan sumber daya manusia yang menjadi pelaksana pemerintahan desa kurang mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan oleh Pemerintah.

” Kami berharap organisasi-organisasi yang hadir dalam rakor ini untuk dapat duduk bersama, membuat satu kesepakatan untuk kemajuan desa sebelum menghadap Mendagri,” ujar Nata Irawan.

Suhardi Buyung, Ketua Umum Apdesi menyambut positip rencana Kemendagri dengan mengundang organisasi-organisasi yang komitmen dengan perjuangan desa dan aparatur desa.

Statemen yang sama diungkapkan Wagiyati yang merupakan Ketua Umum Papdesi, melihat maraknya kasus-kasus yang menimpa aparatur pemerintah desa memerlukan satu komunikasi tersendiri antar organisasi untuk dapat saling bersinergi dalam rangka pelaksanaan kegiatan di ruang lingkup desa.

Dalam kesempatan terakhir menyampaikan opini, Ketua Umum PPDI Mujito, SH, yang di dampingi Sekjen PPDI Pusat Sarjoko, S.H dan Novrianto Ketua PPDI Propinsi Sumatera Barat lebih banyak menyoroti kasus-kasus pemberhentian perangkat desa yang masih marak terjadi.

” Sampai hari ini masih saja ada laporan masuk ke kami tentang pemberhentian perangkat desa sebagai ekses dari pilkades, bahkan yang terbaru laporan dari Muara Enim Sumatera Selatan, Padang Pariaman, dan banyak wilayah lain yang perlu segera mendapatkan penanganan secara khusus,” ujar Mujito.

Statemen yang sama diungkapkan Wagiyati yang merupakan Ketua Umum Papdesi, melihat maraknya kasus-kasus yang menimpa aparatur pemerintah desa memerlukan satu komunikasi tersendiri antar organisasi untuk dapat saling bersinergi dalam rangka pelaksanaan kegiatan di ruang lingkup desa.

Dalam kesempatan terakhir menyampaikan opini, Ketua Umum PPDI Mujito, SH, yang di dampingi Sekjen PPDI Pusat Sarjoko, S.H dan Novrianto Ketua PPDI Propinsi Sumatera Barat lebih banyak menyoroti kasus-kasus pemberhentian perangkat desa yang masih marak terjadi.

” Sampai hari ini masih saja ada laporan masuk ke kami tentang pemberhentian perangkat desa sebagai ekses dari pilkades, bahkan yang terbaru laporan dari Muara Enim Sumatera Selatan, Padang Pariaman, dan banyak wilayah lain yang perlu segera mendapatkan penanganan secara khusus,” ujar Mujito.

Dalam kesempatan yang sama, PP PPDI mengucapkan banyak terima kasih dengan respon Dirjen Bina Pemerintahan Desa atas fasilitas yang diberikan sebagai respon dari surat yang dikirim sebelumnya.

Dalam rakor ini pula lahir kesepakatan bersama antar organisasi yang hadir untuk dapat membentuk presidium yang disepakati bernama Presidium Pejuang Desa, dalam menyampaikan aspirasi terkait peningkatan SDM dari aparatur pemerintah desa.

Kedepan akan segera diagendakan pertemuan bersama untuk menyatukan opini dari organisasi-organisasi yang hadir hari ini.

Direktur Penataan dan Administrasi Desa, Drs. Afery S. Fudail M.Si, sendiri berharap kedepan ada komunikasi yang lebih harmonis diantara organisasi yang ada tanpa mengedepankan ego masing-masing.

Sumber Berita :

PUSKOMINFO PPDI