TE. Bagi setiap Anggota DPRD menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses merupakan amanah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 161 huruf i, j dan k. Mulai tanggal 28 s.d 31 Oktober 2022, seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan reses untuk bertemu langsung dengan masyarakat guna menyerap aspirasi rakyat di Daerah Pemilihannya masing-masing.

Joni Aprizal, Anggota DPRD Bengkulu Selatan sekaligus ketua Komisi I yang membidangi tentang Pemerintahan melaksanakan reses pertama periode ini di desa Tanjung Eran, Kecamatan Pino. (Jum’at, 28 Oktober 2022)

Rudi Hartono, Kepala Desa Tanjung Eran dalam sambutanya menyampaikan kondisi umum desa tanjung eran, dan berharap aspirasi yang akan di sampaikan masyarakat dapat ditindak lanjuti oleh anggota dewan sebagai perwakilan dari masyarakat di Kabupaten.

Kegiatan reses yang dilaksanakan di Aula kantor desa di hadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, PKK dan Tokoh masyarakat dilaksankan dengan suasana yang akrab dan komunikasi dua arah yang berjalan dengan baik, hal ini terjadi karena antara masyarakat yang hadir dan Joni Aprizal sebagai anggota dewan sudah saling mengenal dengan baik.

Sementara itu Aspirasi  yang disampaikan masyarakat mayoritas adalah usulan yang selama ini sudah disampikan kepada pemerintah desa, dan pemerintah desa juga sudah menyampaikan proposal kepada dinas-dinas terkait terhadap usulan-usulan dari masyarakat tersebut. Kisro, perangkat desa yang membidangi soal pembangunan sangat berharap kepada Joni Aprizal sebagai Anggota dewan untuk dapat menindaklanjuti usulan-usulan masyarakat yang sudah disampaikan kepada dinas terkait oleh pemerintah desa.

Dengan bertatap muka secara langsung, anggota dewan akan mendapatkan masukan atas kebutuhan riil masyarakat dan Ini akan menjadi materi peting bagi dewan untuk memperjuangkannya dalam penyusunan regulasi daerah ataupun dalam penyusunan APBD.

Joni Aprizal berjanji kepada kontituen yang hadir bahwa Aspirasi-aspirasi yang sudah disampaikan, akan diperjuangkan untuk bisa menjadi kegiatan yang dibiayai dengan APBD. “Namun tentunya tidak semua usulan dari masyarakat bisa masuk dalam APBD. Akan diseleksi dan disesuaikan dengan kebijakan Pemkab dan ketersediaan anggaran,” terangnya.